Perjalanan dinas lpdb. S0P ini digunakan untuk proses pelaksanaan perjalanan dinas karyawan yang. Perjalanan dinas lpdb

05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan mengarsipkannya. (Persero) berdasarkan. Kemudian, ada juga penggunaan corporate card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi. LAPORAN PERJALANAN DINAS 6. "Seperti kriteria dan persyaratan koperasi penerima dana bergulir LPDB-KUMKM sudah ditetapkan dengan jelas, mulai dari baik dari sisi tata kelola organisasi, manajemen. (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari. 000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari; dan b. 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. Setelah pimpinan memberitahu keberangkatan, maka sekretaris harus memperhatikan beberapa hal : 1. 000 Tabel IId. 104 per hari. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas: a. Sistem pengajuan pencairan dana perjalanan dinas difokuskan bagiPerjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. 90 ayat (2) PP 45/2013; Inpres No. Pontianak (4/4) - Menindaklanjuti Surat Edaran Sekertaris Jenderal KKP Nomor B. Adapun bunyi Pasal. Ruang Lingkup Ruang lingkup Surat Edaran ini rnengatur penyelenggaraan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, ASN, PPNPN,. Perjalanan dinas dari kecamatan ke desa dan sebaliknya dalam satu wilayah kecamatan berkenaan; (5) Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: , a. LAPORAN PERJALANAN DINAS. Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan aparat penegak hukum saat ini. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya; b. Mempersiapkan materi dan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan. KBRN, Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berKBRN, Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus berSyarat administrasi menurut Pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM No. III. Selanjutnya ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. 0, membawa masyarakat ke babak baru yaitu Society 5. Mengikuti kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas √ k. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. ADVERTISEMENT. KEPALA BAGIAN. Gaji Pokok b. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Kepala Desa,a. Dengan komitmen untuk memudahkan akses ke dana bergulir bagi koperasi, LPDB-KUMKM meluncurkan aplikasi mobile eLPDB. Ketentuan Umum, beberapa hal yang dimaksud dalam peraturan ini; 2. 9 Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. perjalanan dinas ke luar daerah dari walikota dan menyerahkannya ke Kepala Dinas Undangan + data 15 menit TS 4 Memeriksa TS persetujuan perjalanan dinas jika belum memenuhi syarat dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah, menandatangani dan mengembalikan pada PPTK untuk ditindak lanjuti. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya; c. Alur dan Hasil. 13. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya; c. Atas pengajuan SPP SPD yang telah memenuhi persyaratan, maka dicetak Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan ke. Subjek. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk. ditemui (dihadiri oleh) Hasil : Telah dilakukan penjemputan Vaksin Sinovac sebanyak 50 vial dan Vaksin Pfizer sebanyak 20 vial ke Instalasi Farmasi Kabupaten Solok. M. 15. Contoh surat tugas pemerintah daerah. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JENIS PERJALANAN DINAS JABATAN UANG HARIAN BIAYA PENGINAPAN BIAYA TRANSPOR PEGAWAI JUMLAH HARI YANG DIBAYARKAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH a. (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilaksanakan perseorangan maupun11. Selanjutnya ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. Dalam Negeri. Tingkat menurut peraturan perjalanan KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) 4. BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS DAN CPNS. id, surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas, dengan memuat detil penugasan yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi atau ke kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu. Bendahara Pengeluaran Bertugas untuk menerima SPPD yang sudah dilengkapi dan memanjar uang perjalanan dinas maksimal 80% kepada anggota pejabat atau pegawai negeri yang akan melakukan perjalanan dinas dan menerima kembali laporan perjalanan dinas17. LAPORAN PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Diunggah oleh ToniSilitonga. mengikuti √ √ √ Maksimal 2 (dua) hari i. perjalanan dinas dan menyelesaikan permasalahan yang dialami bagian PPID secara cepat dan akurat. Termasuk penggunaan Geo Tagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa Kertas (Geo Dinas). 05/2020 Tahun 2020 tentang Besaran Komponen Dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden Dan Wakil Presiden. Keb Nip. 05/2019, BN. Perwakilan. Tidak berhenti sampai di situ, dirinya menambahkan kalau para pegawai LPDB-KUMKM juga dipermudah dengan penggunaan Corporate Card untuk transaksi operasional, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa Kertas (GeoDinas). Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah luar provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten Tanah Laut menuju daerah di luar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakanUntuk Tarif uang harian perjalanan dinas dalam negeri dengan status menginap dan akomodasi tidak ditanggung, diatur sebagai berikut : a. Perjalanan Dinas luar daerah, yang terdiri atas: 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan. 8 Tahun 1956 2. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : a. KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan. pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS. COM, BANGKA-- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PMP2TSPKUKM) Kabupaten Bangka menggelar kegiatan pengalihan dana bergulir ke rekening Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan. Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung penuh Komisi Pemberantasan. 200. 539. com - Upaya mitigasi dampak penyebaran Covid-19, khususnya yang dirasakan koperasi, terus diupayakan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Sep 10, 2023 · Pengertian Tenaga Non-ASN. Dasar : Surat Perintah Tugas Kepala Puskesmas Tanjungpinang Nomor : 526. Disuntik Modal LPDB-KUMKM, KSPPS Al Huda Wonosobo Catatkan Total Asset Rp151 Miliar. perjalanan dinas dalam daerah; b. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan terbaru yang mengatur standar biaya perjalanan dinas ASN, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. Senin, 26 Januari 2015 02:11 WIBUntuk uang perjalanan dinas dalam negeri, yang terbesar adalah di DKI Papua, dengan uang harian perjalanan dinas dalam negeri dari luar kota ke Papua adalah sebesar Rp 580. 000. Diatur pula ketentuan mengenai prinsip dan dasar pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pelaksanaan perjalanan dinas, prosedur pembayaran biaya pelaksanaan perjalanan dinas, prosedur pembayaran biaya pelaksanaan perjalanan dinas, dan pengendalian internal. mengikuti √ √ √ Maksimal 2 (dua) hari i. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi; b. 250. Pasal 12 diberikan biaya penginapan. Perjalanan dinas sesuai undang-undang yang dilakukan oleh para karyawan dari suatu instansi atau lembaga atau perusahaan sebenarnya tidaklah dilakukan tanpa dasar yang jelas. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan dari Kepala Divisi Bisnis II LPDB-KUMKM mengenai perjalanan dinas/ on the spot (OTS) Nomor : 338/Lap/Dir. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku. 18 Agustus 2023 17:07. Indonesia, Kabupaten Dairi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. 30 s/d 16. Landasan LPDB berdiri adalah PMK 292/M. Mencabut : PERBUP Kab. a. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Perjalanan Dinas Jabatan; dan. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; Perjalanan Dinas Jabatan untuk. peraturan bupati (perbup) no. layanan website : melalui portal pengaduan SP4N-LAPOR dan PRO Denpasar pengaduan. Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD). JAKARTA, KOMPAS. Hari, Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 1. Marselinus Arma, A. Romauli Sitinjak Nip. ooo,- 1. 0. untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. Tanggal keberangkatan dan kembalinya. 05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai. Selanjutnya ada aplikasi Ridi atau Room of Incubation Development Over Internet (RiDi) yang merupakan aplikasi program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM. dari Perjalanan Dinas yang diperintahkan Rp. PERJALANAN DINAS LAMBANG DAERAH KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Lembar ke :1, 2 Kode No. 2/2012 tanggal 5 Oktober 2012. Pelaksanaan seleksi administrasi: 2-10 Juni 2021. Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpindan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar. LAPORAN PERJALANAN DINAS. Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis web untuk manajemen perjalanan dinas, dengan tujuan agar proses perjalanan dinas SKPD bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Dilansir dari laman Kemenkeu, berikut jadwal gelombang 1, yaitu: Pembukaan pendaftaran beasiswa umum: 4 Mei 2021. LPDB-KUMKM dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan b. 4 Kepala Badan menerima Laporan Perjalanan Dinas dari Kepala Pusat dan Sekretaris Badan. perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba, serta bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara/daerah apabila Negara/ daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. 05/2015, dan Nomor 227/PMK. JAKARTA - Peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 dinilai sangat penting. PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI ROMBONGAN. Prinsip Perjalanan Dinas. 11/2008; PMK No. Judul. Perjalanan dinas adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pegawai atau pekerja untuk tujuan pekerjaan di luar tempat kerja mereka biasa. id Kotak Saran. 05/2008. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 /PMK. pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS. Mulawarman No. Pd. 02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 b) PMK Nomor 32/PMK. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah. P/D!R/2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEGAWAI DTREKST PT PLN (PERSERO) Menimbang a. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop) Victoria Simanungkalit mengatakan empat persoalan itu antara. 32. i. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK. 14. 1. Wakil Presiden. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar NegeriPENYERAGAMAN STANDAR TARIF PERJALANAN DINAS ANTARA APBN DENGAN APBD Oleh : 1. Termasuk penggunaan Geo Tagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa. Feb 1, 2023 · JAKARTA, KOMPAS. id - PERJALANAN DINAS LPDB KUMKM silakin. 2. Pada 2022, sebanyak Rp1,86 triliun disalurkan kepada 193 koperasi di seluruh Indonesia dengan rincian pola penyaluran konvensional sebesar Rp950 miliar dan pola syariah sebesar Rp911 miliar. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. agar perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri dilingkungan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel; Perbup Kab. SPPD rutin diberikan oleh pimpinan/pejabat yang berwenang mengeluarkan anggaran rutin. Pangkat dan Golongan b. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu. Surat Undangan Narasumber Bimtek LPDB-KUMKM TTE. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi lokal. 620. Hingga awal Juli 2022, Indonesia tercatat memiliki sekitar 236 ribu unit koperasi dengan jumlah anggota sekitar 26,96 juta orang, dan volume usaha yang mencapai Rp163,45 triliun. 2. Pelaksanaan. (2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Biaya transportasi perjalanan dinas dibayarkan secara at cost dengan disertai bukti pengeluaran riil, dengan pengaturan sebagai berikut: a. 2. Tanggal harus kembali 8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan 1. Sehingga saat hari keberangkatan, kamu benar-benar siap melakukan pekerjaan yang cukup. Penajam Paser Utara No. (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-informasi perjalanan dinas yang terkomputerisasi ini dapat memudahkan instansi untuk membuat surat perjalanan dinas dan pengelolaan data perjalanan dinas terkelola lebih baik. perjalanan dinas luar daerah. perjalanan dinas oleh PNSNonEselon (PNSgolonganIV, golonganIII, golonganII dan golonganI); d. 19. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyaluran dana bergulir.